FATWA KEAGAMAAN KE-2 DEWAN ULAMA SENIOR AL-AZHAR TENTANG COVID-19


Grand Syaikh Al-Azhar: Dr. Ahmad Thayyib

FATWA KEAGAMAAN KE-2  DEWAN ULAMA SENIOR (HAY’AT KIBÂR  AL-‘ULAMÂ’) AL-AZHAR  TENTANG COVID-19 

Executive Summary 
Dewan Ulama Senior Al-Azhar mengeluarkan fatwa kedua tentang ketentuan terkait Corona dan menegaskan bahwa mengundang orang-orang untuk berkumpul dengan maksud berdoa dan memohon ampunan (istighfâr), meski ada ancaman bahaya yang nyata, merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah.

Menyebarkan dan mempromosikan berita bohong (hoaks) adalah tindakan tercela dalam pandangan ajaran Islam. 

Monopoli (menimbun barang untuk dijual dengan harga tinggi) di saat pandemik, derajat keharaman hukumnya lebih tinggi daripada monopoli dalam keadaan normal.

Setiap orang harus melaksanakan semua protokol terkait karantina kesehatan. 

Semua orang harus mematuhi larangan dan menghentikan kerumunan massa walaupun sekadar untuk shalat Jumat dan shalat berjamaah.

Zakat boleh dipercepat dan dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo.

Dewan Ulama Senior Al-Azhar di bawah pimpinan Grand Syeikh Prof. Dr. Ahmed Al-Tayyib, Pemimpin Tertinggi Al-Azhar, mengeluarkan pernyataan penting hari ini, Jumat (3 April 2020), kepada umat Islam mengenai ketentuan terkait dampak Covid-19, berdasarkan tanggung jawab dan kewajiban agama. 

Teks Lengkap Fatwa 
Segala puji bagi Allah dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setelahnya.

Berangkat dari kewajiban agama yang diamanahkan kepada para ulama, berdasarkan firman Allah “... agar kamu memberikan penjelasan (kitab suci) kepada manusia dan tidak menyembunyikannya ...” (QS. Ali Imran/3: 187), dan mengingat pandemik Covid-19 yang melanda dan membahayakan masyarakat dunia, menurut otoritas yang bertanggungjawab, dan telah mengacaukan pikiran dan perilaku banyak orang, Dewan Ulama Senior, berdasarkan tanggung jawabnya, memberikan penjelasan sebagai berikut: 

Pendahuluan 
Berdasarkan ketetapan para ulama fiqih, hukum-hukum Islam berkisar pada upaya melestarikan lima tujuan pokok yang merupakan induk dari semua ketetapan hukum yang bersifat furû„iyyah (cabang). Kelimanya disebut al-dharûriyyât al-khams (lima hal fundamental), yaitu: (memelihara) jiwa, agama, keturunan, harta dan akal. 

Para  penganut  agama-agama  samawi  dan  mereka  yang  berakal  sehat bersepakat  untuk melestarikan  dan  memelihara  hal-hal  tersebut.  Teks-teks  keagamaan  yang  terkait upaya  memelihara  jiwa  antara  lain  firman  Allah:  “Jangan  jerumuskan  dirimu  ke  dalam kebinasaan”  (QS.  Al-Baqarah/2:  195),  dan  sabda  Nabi  Saw.:  “Tidak  boleh  melakukan sesuatu  yang  membahyakan  diri  dan  orang  lain” (HR.  Ibn  Majah,  Al-Daruquthni  dan lainnya),  dan  sebagainya. 

Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  sebagian  dari  apa  yang  dilakukan  sekelompok  orang sebagai  akibat  dari  penyebaran  virus  corona  bertolak  belakang  dengan  teks-teks keagamaan  dan  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu, perlu  dijelaskan  beberapa  persoalan  terkait  perilaku  tersebut,  antara  lain: 

Pertama:  Hukum  agama  terkait  perkumpulan  massa  di  tengah  situasi  seperti  saat ini  untuk  berdoa  dan  memohon  ampunan. 
Berzikir  kepada  Allah  adalah  perbuatan  terpuji  di  setiap  waktu  dan  keadaan,  baik dilakukan  secara  perorangan  maupun  bersama-sama.  Allah memerintahkan  kita  untuk memperbanyak  zikir  melalui  firman-Nya:  "Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Ingatlah kepada  Allah  dengan  mengingat  (nama-Nya)  sebanyak-banyaknya,  dan  bertasbihlah  kepadaNya  pada  waktu pagi  dan petang" (QS.  Al-Ahzab/33:  41-42)

Namun,  mengenai  Covid-19  dan  penyebarannya,  para  dokter  telah  melaporkan  bahwa virus  ini  menyebar  karena  percampuran  orang  dan  kerumunan  massa.  Oleh karenanya,  pemerintah  telah  mengeluarkan  keputusan  untuk  mencegah  perkumpulan massa  dan  menghentikan  sementara  waktu  shalat  Jumat  dan  shalat  berjamaah,  karena dapat  menyebabkan  peningkatan  penyebaran  epidemi  disebabkan  orang  banyak bercampur  dan  berkumpul  di  satu  tempat.  Hal  ini  berpotensi  mengakibatkan  bahaya bagi  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Allah  melarang  semua  itu  secara  tegas  dalam  firmanNya:  “Jangan  jerumuskan  dirimu  ke  dalam  kehancuran”  (QS.  Al-Baqarah/2:  195).  Selain itu,  tidak  ada perintah  agama  untuk  mengumpulkan  massa  ketika  terjadi  wabah dalam rangka  berdoa  atau  memohon  ampunan.  Pada  masa  Khalifah  Umar  bin  Khattab pernah  terjadi  tha'ûn  (wabah  penyakit  menular  yang  mematikan). Tetapi,  beliau  tidak memerintahkan  orang  untuk  berkumpul  melakukan  doa,  istigfar  atau  shalat  bersama agar  wabah  tersebut  hilang. 

Setiap  orang  yang  mengundang  kerumunan  massa  seperti  itu  untuk  berdoa  dan memohon  ampunan,  padahal  telah  nyata  bahaya  yang  mengancam,  dinilai  telah berdosa  dan  melanggar  hukum  Allah.  Agama  meminta  agar  mereka  berdoa  kepada Allah  di  rumah  masing-masing,  dengan  penuh  kekhusyukan  dan  kerendahan  hati, memohon  agar  Allah  menganugerahkan  kesehatan,  mengangkat  wabah  ini,  dan bencana  segera  sirna  dari  semua orang. 

*  *  * 

Kedua:  Hukum  menyebarkan  rumor  atau  informasi  tanpa  verifikasi  terlebih dahulu,  terutama  pada  saat  epidemi.
Menyebarkan  dan  mempromosikan  berita-berita  bohong  adalah  perbuatan  tercela dalam  pandangan  Islam.  Itu  adalah  tindakan  yang  tidak  bermoral.  Di  situ  terkandung kejahatan  berbohong,  menciptakan  instabilitas  di  tengah  masyarakat,  membuat mereka  ragu  untuk  mendukung  pemerintah  yang  menjadi  garda  depan  kekuatan masyarakat  mana  pun  dalam  menghadapi  wabah  ini.  Al-Qur‟an  telah  mengingatkan bahaya  orang-orang  semacam  ini.  Mereka  dipersamakan  dengan  orang-orang  munafik dan  yang  hatinya  sakit.  Al-Qur'an  mengancam  mereka  dengan  kehancuran: "Sungguh, jika  orang-orang  munafik,  orang-orang  yang  berpenyakit  dalam  hatinya  dan  orang-orang  yang menyebarkan  kabar  bohong  (al-murjifûn)  di  Madinah  tidak  berhenti  (dari  menyakitimu), niscaya  Kami  perintahkan  engkau  (untuk  memerangi)  mereka,  kemudian  mereka  tidak  lagi menjadi  tetanggamu (di  Madinah) kecuali  sebentar." (QS.  Al-Ahzab/33:  60)

Kata  al-murjifûn  pada  ayat  tersebut  dalam  bahasa  modern  adalah  para  buzzer  beritaberita  hoaks.  Agama  memerintahkan  untuk  menjaga  lisan  dan  memverifikasi  berita serta  mempertimbangkan  bahaya  yang  ditimbulkannya  sebelum  disebarluaskan kepada  masyarakat.

Allah  berfirman: "Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  mendahului  Allah  dan Rasul-Nya  dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sungguh,  Allah  Maha  Mendengar,  Maha Mengetahui."  (QS.  Al-Hujurat/49:  1).  Pada  ayat  ini  terdapat  perintah  Allah  yang  sangat tegas  agar  memverifikasi  dan  mengecek  kebenaran  sebuah  berita  ketika mendengarnya,  sehingga  ketergesaan  dalam  menilai  sebelum  tabayun  tidak  berakibat penyesalan  di  saat  nasi  telah  menjadi  bubur. Menyebarkan  berita  tanpa  verifikasi  terlebih  dahulu,  menurut  Al-Qur'an,  adalah perilaku  orang-orang  munafik.  Tentang  mereka  Allah  berfirman:  Dan  apabila  sampai kepada  mereka  suatu  berita  tentang  keamanan  ataupun  ketakutan,  mereka  (langsung) menyiarkannya.  (Padahal)  apabila  mereka  menyerahkannya  kepada  Rasul  dan  Ulil  Amri  di antara  mereka,  tentulah  orang-orang  yang  ingin  mengetahui  kebenarannya  (akan  dapat) mengetahuinya  (secara  resmi)  dari  mereka  (Rasul  dan  Ulil  Amri).  Sekiranya  bukan  karena karunia  dan  rahmat  Allah  kepadamu,  tentulah  kamu  mengikuti  setan,  kecuali  sebagian  kecil saja  (di  antara  kamu).  (QS.  An-Nisa‟/4:  83).  Ayat  ini  menyangkal  dengan  tegas  siapa pun  yang  berinisiatif  menyebarluaskan  berita  sebelum  diverifikasi  kebenarannya. 

Dari  teks-teks  Al-Qur'an  yang  sangat  eksplisit  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  siapa  pun yang  mendengar  ucapan  tidak  boleh  menyebarluaskannya  kecuali  setelah  memastikan kebenaran  informasi  tersebut  dan  kebenaran  sumbernya.  Ini  jika  berita  tersebut  benar dan  tidak  menyebabkan  kerugian  pada  individu  atau  masyarakat.  Adapun  jika beritanya  salah  atau  benar,  tetapi  isinya membahayakan  individu  atau  masyarakat  jika disebarluaskan,  maka  hukumnya  tidak  boleh  disebarluaskan  atau  dijadikan  bahan pembicaraan.  

Adalah  sebuah  kewajiban  dalam  keadaan  seperti  dialami  banyak  negara  saat  ini  untuk menyerahkan  masalah  pelaporan  hal-hal  yang  terkait  wabah  ini  kepada  otoritas  yang kompeten  dan  bertanggung  jawab.  Inilah  lembaga  yang  dipercaya  untuk  memberikan arahan  dan  bimbingan  kepada  masyarakat  dalam  situasi  semacam  ini.  Tidak sepatutnya  seorang  Muslim  maupun  non-Muslim  untuk  menebar  ketakutan  atau kepanikan  di  tengah  masyarakat  dalam  hal  apa  pun.

Ketiga:  hukum  memonopoli  barang  (al-ihtikâr)  dan  mengeksploitasi  kebutuhan orang  pada  saat  epidemi  dan  bencana.
Monopoli  adalah  menahan  untuk  tidak  menjual  komoditas  atau  jasa  sampai  harganya naik  secara  tidak  wajar,  padahal  orang-orang  atau  negara  sedang  sangat membutuhkannya.   Monopoli  (barang/jasa)  haram  hukumnya  menurut  agama.  Rasulullah  bersabda, “Tidak  ada  yang  memonopoli  kecuali  orang  berdosa.”  (HR.  Muslim).  Ini  mencederai prinsip-prinsip  keimanan  kepada  Allah  Swt.:  “Siapa  pun  yang  memonopoli/menimbun makanan  selama  empat  puluh  malam  telah  berlepas  diri  dari  Allah  dan  Allah  pun  berlepas  diri darinya.  Siapa  pun  penghuni  sebuah  wilayah,  di  situ  terdapat  orang  kelaparan,  maka  Allah berlepas  diri  dari  mereka  yang membiarkannya.”

Apa  yang  dilakukan  sebagian  orang  dengan  memonopoli/menimbun  produk  di  masa epidemi  untuk  menangguk  keuntungan  finansial  dan  lainnya,  dianggap  telah menyulitkan  dan  melipatgandakan  penderitaan  orang.  Hal  ini  lebih  diharamkan daripada  monopoli  pada  situasi  normal.  Memonopoli  bahan  makanan  pokok  dan perlengkapan  medis  serta  segala  sesuatu  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  situasi  saat  ini sangat  diharamkan  melebihi  keharaman  monopoli  pada  masa  aman  dan  tenteram.  Di situ  ada  tindakan  memakan  harta  orang  lain  secara  tidak  sah  (batil);  menyengsarakan orang;  menyebabkan  kepanikan  dan  kegelisahan  karena  kurangnya  pasokan  barang, sehingga  orang  mencari  dengan  rasa  cemas  di  tengah  penyebaran  wabah.  Situasi semacam  ini  akan  menjadi  tempat  subur  bagi  propaganda  isu-isu  bohong.  Islam memberi  hak  kepada  negara  untuk  campur  tangan  menghadapi  perilaku  menimbun barang  yang  merugikan  masyarakat  dan  memaksa  pelakunya  untuk  menjual  barang tersebut  dengan  harga  normal.  Hanya  dengan  cara  ini  kemaslahatan  umum  dapat diwujudkan.  Sebagai  catatan,  kepanikan  konsumen  dalam  belanja  (panic  buying)  akan mendorong  masyarakat  untuk  mencari  barang  yang  tidak  dibutuhkan,  sehingga penimbun  barang  berlomba-lomba  menaikkan  harga.  Yang  perlu  terus  dilakukan adalah  menjaga  keseimbangan  (moderasi)  dan  tidak  berlebihan  dalam  membeli barang.  Dalam  situasi  krisis  ini  lebih  sangat  perlu  dilakukan.  Ketika  orang-orang mengeluhkan  harga  daging  yang  melonjak  tajam,  Umar  bin  Khattab  RA memerintahkan,  “Turunkan  harga!”.  Mereka  bertanya,  “Bagaimana  caranya,  ini bukan  di  tangan  kita?”  Umar  menjawab,  “Serahkan  pada  mereka  (untuk  menurunkan harga).”
 *  *  * 

Keempat:  Hukum  karantina  kesehatan,  terutama  pada  saat  epidemi .
Karantina/isolasi  diri  diperlukan  ketika  epidemi  telah  menyebar  di  sebuah  negara atau  di  seantero  dunia.  Penetapannya  berdasarkan  pandangan  para  ahli,  baik  itu dokter  maupun  lembaga-lembaga  pemerintahan  yang  memiliki  otoritas.  Semua  orang berkewajiban  menaati  protokol  yang  dikeluarkan  oleh  otoritas  resmi,  terutama  isolasi di  tempat  yang  ditentukan  oleh  pihak  berwenang  di  negara  tersebut,  untuk  mencegah penyebaran  epidemi.

Di  antara  dalil  keagamaan  yang  menjadi  landasan  hukum:
Hadis  yang  diriwayatkan  al-Bukhari  melalui  Abdurrahman  bin  Auf  bahwa  Rasulullah saw.  bersabda  tentang  wabah  (tha'ûn),  “Jika  Anda  mendengar  wabah  penyakit  menular (thâ'ûn)  di  sebuah  tempat,  jangan  mendekatinya.  Jika  itu  terjadi  di  sebuah  tempat  dan  Anda sedang  berada  di  situ,  jangan keluar  untuk  menghindarinya.”

Secara  eksplisit,  dari  hadis  ini  dapat  dipetik  kesimpulan  bahwa  jika  epidemi  terjadi  di suatu  wilayah,  tidak  boleh  ada  warga  masyarakatnya  yang  keluar  dari  sana  untuk menghindarinya.  Sedangkan  bila  sedang  berada  di  luar  kawasan  tidak  diperkenankan masuk,  agar  penyakit  tidak  menular  dari  satu  orang  ke  lainnya.  Makna  ini dikonfirmasi  oleh  hadis  lain  yang  disebutkan  dalam  Musnad  Ahmad  dari  Abu Hurairah.  Ia  berkata,  saya  mendengar  Rasulullah  Saw.  bersabda,  “Menghindarlah  dari penderita  kusta  seperti  menghindar  dari  singa.”

Satu  hal  yang  mencengangkan  siapa  pun  yang  meneliti  ajaran  Nabi  dalam  masalah penyakit  menular  bahwa  beliau  mencegah  percampuran  antara  yang  sakit  dengan yang  sehat  sampai  pun  di  kalangan  hewan.  Rasulullah  memerintahkan  untuk membuat  semacam  karantina  kesehatan  antara  hewan  yang  sehat  dengan  yang  sakit. Beliau  bersabda,  “Jangan campur  (onta)  yang sakit  dengan yang  sehat.”

Di  antara  kaidah  hukum  Islam  bahwa  hal-hal  yang  ditetapkan  sebagai  jalan  menuju keselamatan  saat  ini  dan  menjadi  alasan  kesehatan  di  belakang  hari,  itu  adalah  wajib hukumnya  menurut  agama  dan  akal.  Kami  mengingatkan  bahwa  setiap  orang  yang menderita  penyakit  menular  harus  mengungkapkan  penyakitnya,  agar  tidak membahayakan  orang  lain  yang  sehat  dan  menanggung  dosa  karena  merugikan  orang lain.
*  *  *

Kelima:  Hukum  melanggar  keputusan  ulul  amri  (pemerintah)  untuk  menutup  masjid
Tujuan  umum  hukum  Islam  adalah  mewujudkan  kemaslahatan  orang  banyak,  baik  di dunia  maupun  di  akhirat.  Selain  itu,  menurut  para  ulama,  memelihara  tatanan  dunia dan  mengendalikan  perilaku  masyarakat,  agar  tidak  saling  merusak  dan mencelakakan,  itu  hanya  bisa  dilakukan  dengan  mewujudkan  kemaslahatan  dan menghindari  kerusakan.

Menghadiri  shalat  Jumat  dan  shalat  berjamaah  adalah  wujud  syiar  Islam  yang  nyata. Tetapi,  mewujudkan  kemaslahatan  umum  dan  mencegah  kemudaratan  dari  mereka adalah  tujuan  tertinggi  dari  diutusnya  para  rasul  dan  ajaran  yang  mereka  bawa.  Ini berarti  kemaslahatan  umum  didahulukan  atas  pelaksanaan  syiar  agama  tersebut. Ketika  shalat  jumat  yang  hukumnya  wajib,  dan  shalat  berjamaah  yang  hukumnya sunnah,  menurut  pendapat  yang  kuat,  dalam  pelaksanaannya  mendatangkan mudarat,  maka  kekhawatiran  atas  terjadinya  bahaya  harus  didahulukan.  Oleh karenanya,  wajib  hukumnya mencegah  orang untuk  berkumpul  di  masjid.

Jika  pemerintah  memutuskan,  berdasarkan  saran  dan  rekomendasi  para  ahli,  bahaya kerumunan  massa  di  satu  tempat,  apakah  di  masjid  atau  di  tempat  lain,  dan  bahwa kerumunan  ini  meningkatkan  penyebaran  virus,  sehingga  pemerintah  mencegahnya, maka  semua  orang  harus  mematuhi  larangan  tersebut  dan  menghentikan  kerumunan massa,  sampai  pun  itu  untuk  shalat  Jumat  dan  shalat  berjamaah,  hingga  larangan dicabut. Tidak  diperbolehkan  bagi  siapa  pun  untuk  melanggar  keputusan  ini,  apakah  dengan mengumpulkan  sedikit  orang  di  dalam  masjid  setelah  pintunya  ditutup,  kemudian mereka  melakukan  shalat  Jumat  atau  jamaah  di  situ,  atau  shalat  di  depan  masjid,  atau di  alun-alun  terbuka,  atau  di  rooftop/atap  bangunan.  Semua  ini  merupakan pelanggaran  terhadap  perintah  dan  hukum  Allah  serta  bertentangan  dengan  syariah dan  hukum-hukumnya  yang  menetapkan  bahwa:

Tidak  boleh  mendatangkan  bahaya  untuk  diri  sendiri  dan  juga  yang  membahayakan orang  lain.
Menghindari  kemudaratan  didahulukan  daripada  mewujudkan  kemaslahatan.
Oleh  karena  itu,  selama  otoritas  yang  berkompeten  telah  mengeluarkan  keputusan untuk  sementara  waktu  menutup  masjid,  keputusan  ini  tidak  boleh  dilanggar,  demi mencegah  terjadinya  kemudaratan  yang  timbul  akibat  pelanggaran.
***

Keenam:  Apakah  diperbolehkan  untuk  mempercepat  zakat  sebelum  jatuh  tempo, satu  atau  dua  tahun,  untuk  mengantisipasi  dampak  penyebaran  virus  dan mewujudkan  solidaritas  antara  warga  masyarakat? 
Islam  mendukung  prinsip  solidaritas  sosial  dalam  segala  bentuknya.  Jika  dalam  situasi normal  saja  Islam  mendukungnya,  apalagi  pada  masa  krisis.  Islam  mewajibkannya  di tengah  krisis,  bencana,  keadaan  darurat  dan  situasi  genting  di  mana  masyarakat sangat  membutuhkan  kerjasama  dan  solidaritas  agar  dapat  melewati  masa  sulit dengan  selamat.

Bentuk  solidaritas  yang  paling  menonjol  adalah  sedekah,  zakat,  merawat  yang  terkena dampak,  janda-janda,  orang-orang  miskin,  para  pekerja  yang  terkena  dampak penyebaran  epidemi  ini,  serta  bersama-sama  memerangi  orang-orang  yang memonopoli  barang/jasa  dan  menggunakan  kesempatan  dalam  kesempitan.

Dewan  Ulama  Senior  juga  menekankan  wajib  hukumnya  membantu  mereka  yang membutuhkan,  yaitu  para  pekerja  kasar/buruh  yang  mengandalkan  pekerjaan  harian, dan  orang-orang  yang  sangat  memerlukan  bantuan  berupa  bahan  makanan  pokok. Mereka  mudah  dikenali,  terutama  di  kampung-kampung  dan  pedesaan.  Akan  sangat elok  bila  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  memusatkan  kegiatan  mereka  pada pelayanan  seperti  ini  yang  diperintahkan  oleh  agama,  akal  sehat  dan  marwah kemanusiaan  di  tengah  sistuasi  sekarang  ini.

Demikian  pula  wajib  hukumnya  membantu  para  penderita  penyakit  kronis  dan manula  yang  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  mereka,  baik  dari  dana  amal  dan donasi,  maupun  dari  dana  zakat.  Tidak  ada  perbedaan  dalam  hal  peruntukan  antara seorang  Muslim  atau  non-Muslim  selama  ia  membutuhkan,  terutama  dalam  keadaan seperti saat  ini. 

Pendapat  jumhur  ulama  membolehkan  untuk  mempercepat  zakat  (harta)  dan membayarnya  satu  atau  dua  tahun  sebelum  tanggal  jatuh  tempo.  Fatwa  seperti  ini sangat  dibutuhkan.  Di  antara  dalil  kebolehannya  adalah  hadis  riwayat  Abu  Dawud dan  lainnya  yang  menyebutkan  permohonan  izin  Al-Abbas  bin  Abdul  Muthalib kepada  Nabi  untuk  mempercepat  zakatnya,  yaitu  mengeluarkan  zakat  sebelum waktunya.  Rasul  pun  mengizinkan. 

Oleh  karena  itu,  kami  yakin  bahwa  mempercepat  pembayaran  uang  zakat  dari sekarang  sebelum  waktunya,  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  orang  miskin dan  yang  membutuhkan,  merupakan  satu  hal  yang  sangat  dianjurkan  di  tengah merebaknya  wabah  Covid-19  akhir-akhir  ini. Banyak  dari  mereka  yang  membutuhkan dan  yang  miskin  terkena  dampak.  Memberi  perhatian  dan  memenuhi  kebutuhan mereka  adalah  tujuan  tertinggi  syariat  agama.  Adapun  zakat  fitrah,  itu  harus  dibayar mulai  dari  hari  pertama  bulan  Ramadhan  dan  berakhir  pada  hari  terakhir  bulan  itu.
*** 
Kami  memohon  kepada  Allah  Swt  agar  melindungi  Mesir  dan  rakyatnya  serta mengangkat  epidemi  dan  bencana  dari  seluruh  umat  manusia. Dewan  Ulama  Senior  Al-Azhar  Al-Syarif  telah  mengeluarkan  fatwa  pertamanya  pada tanggal  15  Maret  2020  yang  lalu,  di  mana  mereka  membolehkan  penghentian  shalat jumat  dan  jamaah  agar  wabah  tidak  menyebar  untuk  melindungi  jiwa  manusia,  yang merupakan  tujuan  paling  penting  dari  syariah. 
*** 

Edisi  Bahasa  Indonesia  ini  dikeluarkan  dan  disebarluaskan  oleh  Organisasi  Internasional Alumni  Al-Azhar  (OIAA)  Cabang  Indonesia. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menghayati Makna Basmalah - Prof. Dr. Nazaruddin Umar. MA.

Tetap Bertauhid di Zaman Penuh Ujian, begini wejangan Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. (Ketum PBNU)

Sudahkah Kita Menjadi Muttaqin? - Prof Dr Nazaruddin Umar MA